Anies-Sandi (Foto: Rosa Panggabean/Antara)
Janji untuk tak melanjutkan proyek reklamasi seluruh pulau di Pesisir Utara Jakarta, kerap diucap Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat masa kampanye Pilkada DKI.
Anggota DPD Fahira Idris meminta Anies-Sandi selaku Gubernur dan Wakil Gubernur DKI terpilih untuk menepati janji itu, di tengah keputusan pemerintah pusat yang tetap berkukuh mengeksekusi reklamasi dengan mencabut moratorium.
“Kemenangan pada Pilkada kemarin karena mayoritas warga DKI menolak reklamasi. Untuk reklamasi jangan ada kompromi, warga ada di belakang Anies-Sandi. Maju terus. Bersama kita tolak reklamasi," ujar Fahira dalam keterangan tertulis, Rabu (11/10).
"Mereka (pengembang) boleh punya kuasa, wewenang, dan uang, tetapi selama rakyat bersatu dan katakan ‘tolak reklamasi’ kekuatan apapun harus tunduk,” imbuh Ketua Komite III DPD itu.
Fahira Idris di Polda Metro Jaya (Foto: Diah Harni/kumparan)
Menurut Fahira, proyek reklamasi tak hanya penuh kontroversi dan ada indikasi korupsi, namun juga sama sekali tak dibutuhkan warga Jakarta, sebab akan menutup akses sosial ekonomi nelayan tradisional, dan diwarnai berbagai pelanggaran hukum.
Pencabutan moratorium reklamasi, kata Fahira, adalah ujian bagi kepemimpinan Anies-Sandi. Sebab pencabutan itu diputuskan mendekati pelantikan Anies-Sandi, tepatnya pada 5 Oktober kemarin.
Padahal, Fahira mengingatkan, salah satu alasan reklamasi dihentikan sementara pada 2016 lalu adalah karena ditemukan berbagai pelanggaran aturan dan hukum.
"Tetapi hingga saat ini publik belum mendengar para pengembang yang melanggar ini diberi sanksi hukum. Sementara itu, menjelang pergantian kepemimpinan di DKI Jakarta, keluar keputusan reklamasi dilanjutkan," paparnya.
“Saya juga mendapat laporan banyak pihak tidak dilibatkan dalam konsultasi publik dan wadah untuk menyampaikan keberatan reklamasi dilanjutkan, tidak ada, tidak dibuka secara luas," lanjut Ketum Komunitas Jawara dan Pengacara (Japar) itu.
Hak warga DKI untuk mengetahui secara komprehensif informasi mengenai proyek reklamasi, menurut Fahira, cenderung diabaikan. Mulai dari informasi soal studi dari berbagai bidang kajian hingga perencanaan infrastruktur di sana.
"Misal bagaimana rencana jalan raya, listrik, atau jika ada jalur kereta api, apartemen, atau kawasan pelabuhan. Dan pertanyaan penting, apa benar reklamasi akan menimpa pipa kabel di bawah laut Jakarta? juga belum dijawab secara rinci," ujarnya.
Fahira menilai selamai ini publik hanya disuguhkan informasi bahwa reklamasi, adalah satu-satunya solusi keterbatasan lahan di Jakarta, solusi mencegah banjir, bahkan solusi menyelamatkan kerusakan Pantura Jakarta.
"Seakan publik diarahkan reklamasi adalah tindakan mulia. Padahal kepentingan bisnis lebih besar. Banyak hal yang ditabrak, seakan regulasi bukan jadi masalah bagi mereka. Praktik seperti ini harus kita lawan, Jakarta bukan punya mereka,” tutup Fahira.
sumber:
Anggota DPD Fahira Idris meminta Anies-Sandi selaku Gubernur dan Wakil Gubernur DKI terpilih untuk menepati janji itu, di tengah keputusan pemerintah pusat yang tetap berkukuh mengeksekusi reklamasi dengan mencabut moratorium.
“Kemenangan pada Pilkada kemarin karena mayoritas warga DKI menolak reklamasi. Untuk reklamasi jangan ada kompromi, warga ada di belakang Anies-Sandi. Maju terus. Bersama kita tolak reklamasi," ujar Fahira dalam keterangan tertulis, Rabu (11/10).
"Mereka (pengembang) boleh punya kuasa, wewenang, dan uang, tetapi selama rakyat bersatu dan katakan ‘tolak reklamasi’ kekuatan apapun harus tunduk,” imbuh Ketua Komite III DPD itu.
Fahira Idris di Polda Metro Jaya (Foto: Diah Harni/kumparan)
Menurut Fahira, proyek reklamasi tak hanya penuh kontroversi dan ada indikasi korupsi, namun juga sama sekali tak dibutuhkan warga Jakarta, sebab akan menutup akses sosial ekonomi nelayan tradisional, dan diwarnai berbagai pelanggaran hukum.
Pencabutan moratorium reklamasi, kata Fahira, adalah ujian bagi kepemimpinan Anies-Sandi. Sebab pencabutan itu diputuskan mendekati pelantikan Anies-Sandi, tepatnya pada 5 Oktober kemarin.
Padahal, Fahira mengingatkan, salah satu alasan reklamasi dihentikan sementara pada 2016 lalu adalah karena ditemukan berbagai pelanggaran aturan dan hukum.
"Tetapi hingga saat ini publik belum mendengar para pengembang yang melanggar ini diberi sanksi hukum. Sementara itu, menjelang pergantian kepemimpinan di DKI Jakarta, keluar keputusan reklamasi dilanjutkan," paparnya.
“Saya juga mendapat laporan banyak pihak tidak dilibatkan dalam konsultasi publik dan wadah untuk menyampaikan keberatan reklamasi dilanjutkan, tidak ada, tidak dibuka secara luas," lanjut Ketum Komunitas Jawara dan Pengacara (Japar) itu.
Hak warga DKI untuk mengetahui secara komprehensif informasi mengenai proyek reklamasi, menurut Fahira, cenderung diabaikan. Mulai dari informasi soal studi dari berbagai bidang kajian hingga perencanaan infrastruktur di sana.
"Misal bagaimana rencana jalan raya, listrik, atau jika ada jalur kereta api, apartemen, atau kawasan pelabuhan. Dan pertanyaan penting, apa benar reklamasi akan menimpa pipa kabel di bawah laut Jakarta? juga belum dijawab secara rinci," ujarnya.
Fahira menilai selamai ini publik hanya disuguhkan informasi bahwa reklamasi, adalah satu-satunya solusi keterbatasan lahan di Jakarta, solusi mencegah banjir, bahkan solusi menyelamatkan kerusakan Pantura Jakarta.
"Seakan publik diarahkan reklamasi adalah tindakan mulia. Padahal kepentingan bisnis lebih besar. Banyak hal yang ditabrak, seakan regulasi bukan jadi masalah bagi mereka. Praktik seperti ini harus kita lawan, Jakarta bukan punya mereka,” tutup Fahira.
sumber:
0 Response to "'Anies-Sandi Jadi Gubernur karena Warga DKI Tolak Reklamasi'"
Posting Komentar