TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto menyalami pengurus DPP Partai Golkar sebelum Rapat Pengurus Pleno DPP Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (11/10/2017).
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai golkar, melakukan revitalisasi pengurus DPP. Sejumlah tokoh penting di partai berlogo pohon beringin tersebut, diganti.
Setidaknya dua pensiunan jenderal naik jadi pengurus DPP Partai Golkar. Mereka adalah adalah Letjen TNI (Purn) Eko Wiratmoko sebagai Korbid Polhukam menggantikan Yorrys Raweyai, dan Komjen Pol (purn) Anang Iskandar menjadi Ketua Bidang Litbang Partai Golkar.
Kehadiran mereka, menambah jumlah pensiunan jenderal yang menjadi pengurus DPP Golkar.
Sebelumnya, satu mantan jenderal telah ditunjuk sebagai Korbid Kajian Strategis dan SDM Partai Golkar, ia adalah mantan Danjen Kopassus, Letjen (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus.
Menurut Sekjen Partai Golkar, Idrus, Marham, partainya tengah melakukan revitalisasi pengurus. Hal itu bebernya, merupakan keputusan rapat pimpinan nasional Partai Golkar yang pertama.
"Mandat kepada ketua umum untuk melakukan revitalisasi setelah melalui kajian kajian dan bahasan secara mendalam di rapat pimpinan nasional yang pertama," ujarnya saat memberikan keterangan usai rapat pleno di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neri, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (11/10/2017).
Perombakan kepengurusan yang dilakukan DPP Partai Golkar, menurutnya adalah untuk meningkatkan kinerja partai. Terlebih, masa kerja Ketua Umum Golkar Setya Novanto tinggal 1,5 tahun lagi.
"Di sisi lain kepengurusan ini perlu efektivitas perlu solidaritas dalam rangka menjamin akselerasi kerja hasil akhir kinerja DPP Partai Golkaruntuk mencapai target target politik baik menghadapi Pilkada 2018 maupun Pemilu serentak di tahun 2019," tuturnya.
"Harapan ketua umum dengan revitalisasi ini ada jaminan bahwa kebersamaan soliditas kemudian konsolidasi dan dan lain sebagainya terjadi pada Partai Golkar," lanjut Idrus.
Dalam rapat pleno yang digelar oleh Partai Golkar baru-baru ini, juga diputuskan bahwa Setya Novanto diputuskan untuk kembali menjadi Ketua Umum Partai Golkar.
Setnov, sebelumnya, sempat menjadi tersangka kasus korupsi elektronik di KPK. Namun statusnya gugur dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan..
Baik revitalisasi dan penunjukan kembali Setnov sebagai Ketum Partai Golkar dikritik oleh sejumlah kader dan simpatisan partai Golkar.Salah satunya adalah anggota Generasi Muda Partai Golkar (GMPG), Almanzo Bonara.
Almanzo mengatakan jika revitalisasi tersebut sama saja dengan pemecatan kader, hanya redaksional saja yang diperhalus namun subtansinya tetap sama.
"Pemecatan atau revitalisasi yang dimaksud tak lain hanya untuk mengamankan kepentingan pribadi Setya Novanto sebagai ketua umum partai Golkar, bukan untuk menyelamatkan partai Golkar dari serangkaian persoalan korupsi," ujar Almanzo melalui pesan singkat, Kamis (12/10/2017).
Ia tidak melihat perlunya revitalisasi pengurus untuk memulihkan citra partai sebagaimana yang diucapkan oleh elit DPP, di saat skandal E-KTP masih terus melilit ditubuh partai Golkar.
Bahkan itu tidak mengembalikan tingkat kepercayaan publik yang sangat negatif terhadap Golkar dibawah kepemimpinan Setya Novanto.
"Semangatnya yang kami lihat adalah hanya memecat dan menggeser para kader yang dianggap kritis mempersoalkan dan membongkar keterlibatan Setya Novanto dalam skandal Korupsi E-KTP. Padahal mereka adalah para kader potensial yang berfikir untuk kemajuan partai, disatu sisi kader yang sudah divonis korupsi pun masih dipertahankan," kata Almanzo.
Menurut Almanzo, persoalan hancurnya citra partai Golkar akibat skandal korupsi E-KTP, tidak bisa dengan mudah diselesaikan begitu saja melalui proses revitalisasi struktural.
Sekarang, perspektif publik terhadap partai Golkar adalah partai bermasalah, tidak bersih serta sarat dengan korupsi, hal ini sangat merugikan dan menurunkan elektabilitas partai.
Sehingga bagi GMPG, yang menjadi urgensitas seharusnya adanya perevitaliasian kepimpinan baru partai Golkar yang bersih, yaitu dengan pergantian ketua umum partai melalui proses Munas.
Revitalisasi kepemimpian baru diharapkan menjadi jalan terbaik untuk membenahi kondisi partai Golkar.
"Sehingga kepercayaan diri para kader Golkar untuk dapat berkiprah dipentas politik nasional maupun lokal jelang kontestasi demokrasi kembali lagi," ujar Almanzo.
Lebih lanjut, jika revitalisasi pengurus dilakukan dengan tujuan hanya untuk mendukung Setya Novanto pada posisi sebagai ketua umum, Almanzo percaya partai ini akan mendapat penolakan penuh dari masyarakat luas.
Kritikan juga datang dari Ketua Bidang Pemenangan Pemilu wilayah Sumatera-Jawa, DPP Partai Golkar, Nusron Wahid.
Ia mengaku tak setuju dengan pemecatan Yorrys Raweyaisebagai Koordinator Polhukam Golkar.
"Saya enggak setuju (pemecatan Yorrys Raweyai). Situasi kayak gini kita tidak boleh mecat orang, nambah orang boleh," ucap Nusron Wahid ditemui usai rapat pleno di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neri, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (11/10/2017).
Nusron menilai, setiap kader partai pasti mempunyai pendukung.
"Situasi sekarang ini kita enggak boleh memecat orang, nambah orang boleh, karena kita butuh pendukung. Sejelek jeleknya orang itu punya pendukung, mau 10 ribu, seribu, dua ribu, tiga ribu, sementara kita butuh pengikut," papar Nusron Nusron.
Selain itu, hal itu akan membuat banyak orang kecewa.
"Ini kalau dipecat kan kecewa, keluarganya kecewa, temannya kecewa, koleganya kecewa, nanti enggak jadi milih lagi. Sikap saya seperti itu," jelas Nusron Wahid.
Namun, jika dinilai sebagai suatu keharusan, Nusron berharap Partai Golkar memecat anggotanya yang terbukti dan terlibat dalam korupsi.
Hal tersebut, menurut Nusron, akan menambah kepercayaan masyarakat terhadap partai dan menaikan elektabilitas pada Pemilukada 2018 dan Pemilihan Umum 2019 mendatang.
"Yang harus dipecat itu orang yang sudah terbukti melakukan tindakan korupsi. Itu harus dipecat, idealnya. Saya sampaikan apa adanya."
Selain Yorrys, yang diberhentikan sebagai Korbid Polhukam, Partai Golkar sebelumnya juga memberhentikan Ketua Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia dari keanggotaan partai, Rabu (30/8/2017).
Tidak diketahui alasan pemecatan itu, namun menurut Sekretaris Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) DKI Jakarta, Barita Ricky Tobing, pemecatan mengindikasikan bahwa para petinggi Golkar melindungi Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto, yang terus digoyang posisinya oleh Ahmad Doli Kurnia.
Bersih-bersih untuk Setnov
Pakar Komunikasi Politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio menilai perombakan pengurus DPP Golkar, sebagai upaya penguatan posisi Setnov di Partai Golkar.
"Dan pengamanan citra Setnov di masyarakat daripada usaha memperbaiki Partai Golkar secara keseluruhan," ujarnya.
Pergantian pengurus, menurutnya tidak akan memberi pengaruh signifikan terhadap elektabilitas Partai Golkar, dalam Pemilu 2019.
"Setnov memang memiliki hak untuk mengatur penggantian struktur ini, namun akan sulit nampaknya elektabilitas Golkar terangkat hanya dengan penggantian kepengurusan ini," katanya.
Sebaliknya, Partai Golkar telah membuat blunder dengan mengganti Yorrys Raweyai sebagai Korbid Polhukam dan memecat Ahmad Doli Kurnia, salah satu kader muda mereka.
"Yorrys dan Dolly sebetulnya dua nama yang tepat berada di kepengurusan Golkar lantaran mampu membuat dinamika parpol sekelas Golkar lebih dewasa," katanya.
"Tapi kendati dipecat, saya yakin Yorrys dan Dolly tidak akan meninggalkan Golkar, setau saya mereka kader loyal, mungkin tunggu masa Setnov di Golkar selesai mereka bisa masuk lagi. Golkar kan beda dengan Demokrat atau PDIP atau Gerindra yang harus nurut sama tokoh sentralnya, Golkar gak punya tokoh sentral, semua sama, cuma kebetulan ada yg bertugas jadi ketua dan ada yang jadi anggota biasa."
Hal senada juga disampaikan Pengamat Politik Sebastian Salang, bahwa perombakan oleh Setnov adalah upaya memperkuat benteng pertahanannya.
Karena itu Setnov pasti mencari orang sangat loyal kepadanya.
"Sebab dia sendiri merasa terancam posisinya oleh berbagai suara yang menghendaki agar swbagai ketua mengundurkan diri atau nonaktif terkait kasus yang menimpanya," ujarnya.
Bagaimana kelanjutan Golkar dibawah kepemimpina Setnov?
"Menurut saya akan semakin panas, apalagi kasus E KTP belum sepenuhnya selesai," jawabnya.
0 Response to "Pengurus Partai Dirombak, untuk Kepentingan Setya Novanto Atau Partai Golkar?"
Posting Komentar