Gedung MA di Jalan Medan Merdeka Utara (ari/detikcom)Jakarta - KPK mengingatkan Mahkamah Agung (MA) agar dalam menyelenggarakan kegiatan di lingkungan pengadilan sewajarnya saja, tidak perlu mewah-mewah. Karena jika diketahui khalayak, pasti akan mempengaruhi kredibilitas MA di mata masyarakat.
"Institusi yang namanya pengadilan itu harus punya kredibilitas yang tinggi di mata masyarakat. Kredibilitas itu bisa dibangun antara lain lewat pola hidup atau penyelenggaraan kegiatan yang masyarakat tahu. Jadi kalau dia modelnya excessive gitu, pasti masyarakat mencibir dan kredibilitasnya semakin turun," kata Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan saat dihubungi detikcom, Kamis (12/10/2017).
Lembaga pengadilan, menurut Pahala, nilainya hanya di kredibilitas. Sebaik apa pun putusan yang dibuat, misalnya, kalau reputasinya sudah terlanjur buruk, otomatis hasil kerjanya tidak akan dilihat.
Salah satunya bisa ditakar dengan cara lembaga ini mengadakan acara di lingkungan pengadilan. Jika kegiatan yang diadakan MA sesuai dengan pagu anggaran dan tidak tampak mewah, pasti tidak akan mengundang cibiran masyarakat.
"Karena kalau mewah-mewah kan anggarannya dari pemerintah ada. Kalau dia mewah pasti di atas standar tuh. Kalau gitu nggak ada tuh, pasti dia pungut, pasti kalau itu. Standar local transport-nya mobil kan ada," tutur Pahala lagi.
Intinya, bagaimana membuat kegiatan yang transparan di mata publik dan penyelenggaraannya dijaga sesuai standar biaya dari pemerintah. Sinyal semacam ini bisa diberikan mulai dari MA sebagai pucuk susunan, yang tentu akan diikuti oleh institusi di bawahnya.
"Misalnya kalau Ketua KPK saja, datang nggak usah dijemput pakai mobil mewah, kan tenang ketua-ketua pengadilan yang di provinsi-provinsi. Datang ya datang saja. Sewa mobilnya di bawah Rp 700 ribu kan masih ada anggaran, selesai," papar Pahala.
"Kalau sinyalnya 'Pak ini maunya ini', pontang-panting jadinya. Karena yang begitu-begitu tuh, sinyal nggak sama seperti itu," imbuh Pahala.
Intinya bagaimana menjaga kredibilitas lewat penglihatan masyarakat. Tetapi Pahala mengungkap, ada pula pimpinan yang tidak meminta, malahan anak buahnya yang berinisiatif. Jika pimpinan hanya diam dan menerima, tentu juga tidak dibenarkan. Ada kepantasan untuk menolak di situ.
"Kan ada kepantasan. Ya yang seperti itu tuh, yang saya rasa bisa dari KPK mengimbau, ya. Diimbau semua kegiatan sewajarnya saja, sesuai standar biaya pemerintah supaya reputasinya tetap terjaga. Terutama reputasi pengadilan," imbau Pahala.
"Pengadilan tuh harganya cuma ada di reputasi saja. Nggak ada lagi yang lain. Kan dia cuma putusan kan, itu harus berwibawa," ucapnya menandaskan.
0 Response to "Pesan KPK ke MA: Bikin Kegiatan Sewajarnya Saja"
Posting Komentar