Nusron Wahid makin galak kritik Golkar era Setya Novanto

Nusron Wahid. ©2015 merdeka.com/dwi narwoko



Merdeka.com - Nusron Wahid kerap berseberangan dengan penguasa Partai Golkar. Bahkan, hal itu terjadi sejak partai beringin dipimpin oleh Aburizal Bakrie (Ical).

Pada Pemilu 2014 lalu, Nusron pilih dukung Jokowi-Jusuf Kalla ketimbang Prabowo-Hatta. Kala itu, partainya tegas mendukung Prabowo. Sayang, Nusron malah deklarasi dukung Jokowi.

Hingga akhirnya, Ical memutuskan untuk memecat Nusron, dan dua koleganya Agus Gumiwang serta Poempida Hidayatulloh yang juga dukung Jokowi. Status anggota DPR yang dipilih 200 ribu rakyat pun terpaksa hilang sekejap karena pilihan politik.

Tapi, setelah Jokowi menang Pilpres, Nusron diganjar hadiah berupa jabatan Kepala BNP2TKI.

Setelah peralihan kekuasaan dari Ical ke Setya Novanto, nama baik Nusron direhabilitasi. Statusnya sebagai kader partai beringin pun dikembalikan.

Seolah tak kapok, Nusron lagi-lagi berulah. Dia mengkritik habis-habis Golkar di bawah kendali Novanto. Bahkan secara terang-terangan, dia tak sepakat partainya dipimpin Novanto yang tengah terjerat kasus e-KTP. Meskipun, status tersangka sudah digugurkan oleh hakim praperadilan.

"Selepas legal formal itu. Pada satu sisi kita harus menghormati keputusan pengadilan. Tapi pada sisi lain kita enggak bisa buta pada aspirasi dan jeritan rakyat. Keinginan rakyat butuh sosok partai yang clean government. Partai yang cut of position dari perilaku yang koruptif. Partai apapun itu," kata Nusron usai rapat pleno di DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin 2 Oktober lalu.

Tidak cuma itu, Nusron juga kembali menyindir tentang internal partai yang justru terlihat seolah mendukung perilaku koruptif. Salah satu bentuk nyata adalah mendukung Pansus angket KPK. Dia tak setuju dengan hal itu. Bahkan mendesak Fraksi Golkar untuk menghentikan pansus angket KPK di DPR.

"Makanya itu menjadi question mark bagi publik bahwa ada something wrong. Ada sesuatu yang salah dalam grand design di internal Golkar dalam rangka komitmen pemberantasan korupsi. Masak kita mau melakukan pemberantasan korupsi malah kita mendukung hak angket KPK," ujar Nusron di DPP Partai Golkar, Kemanggisan, Jakarta Barat, Rabu, (11/10) kemarin.

Selain itu, Nusron berharap, para kader Golkar wajib memiliki kesadaran dalam hal pemberantasan korupsi. Bukan malah bekerja sama untuk melakukan korupsi.

"Tapi selanjutnya harus ada kesadaran yang masif dari kader-kader Golkar untuk cut off position dari perilaku-perilaku koruptif. Ini kan banyak, ada yang eksekutif kayak saya. Ada yang di legislatif. Ini harus punya komitmen yang sama untuk anti terhadap tindakan korupsi. Jangan malah berbondong dan berjamaah korupsi," kata Kepala BNP2TKI ini.

Lebih galak lagi, Nusron menolak jika koleganya Yorrys Raweyai dipecat dari pengurus Partai Golkar. Diketahui, Yorrys copot dari Korbid Polhukam karena kerap menentang Novanto, bahkan berupaya melengserkan orang nomor satu di Golkar itu.

"Situasi sekarang ini kita enggak boleh memecat orang, nambah orang boleh, karena kita butuh pendukung. Sejelek jeleknya orang itu punya pendukung, mau 10 ribu, seribu, dua ribu, tiga ribu, sementara kita butuh pengikut," tuturnya.

"Ini kalau dipecat kan kecewa, keluarganya kecewa, temannya kecewa, koleganya kecewa, nanti enggak jadi milih lagi. Sikap saya seperti itu," tambahnya.

Nusron menjelaskan, seharusnya yang diberhentikan partai adalah anggota yang terbukti melakukan korupsi. Dan hal tersebut akan menjadi kekuatan baru untuk meraih suara dan memenangkan Pemilu mendatang.

"Yang harus dipecat itu orang yang sudah terbukti melakukan tindakan korupsi. Itu harus dipecat, idealnya. Saya sampaikan apa adanya. Namanya restrukturisasi, revitalisasi itu dalam rangka proses menambah kekuatan demi pemenangan pemilu mendatang. Tapi sudah diputuskan seperti itu. Kita lihat nanti seperti apa," tukasnya.

sumber:

Tweet