Saat pimpinan DPR saling bantah biaya konsultan gedung baru Rp 601 M

Gedung DPR. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman



Merdeka.com - Sebagian dana proyek penataan kawasan parlemen telah dianggarkan pemerintah dalam APBN 2018. Dari total anggaran 5,7 triliun, untuk tahap awal dianggarkan sebesar Rp 601 miliar dengan rincian untuk pembangunan gedung baru dialokasikan sebesar Rp 320,44 miliar dan alun-alun demokrasi Rp 280 miliar. Namun, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Agus Hermanto mengatakan, anggaran Rp 601 miliar itu ternyata hanya untuk konsultan perencanaan dan manajemen konstruksi, jumlah yang cukup fantastis untuk membayar jasa konsultan.

"Sekarang ini keluar anggaran Rp 601 miliar ini untuk konsultan perencanaan. Tidak hanya perencanaan daripada gedung tapi meliputi seluruh perencanaan dari kawasan parlemen, alun-alun demokrasi, gedung-gedung DPD, gedung DPR dan sebagainya," kata Agus di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/10).

Agus mengklaim anggaran proyek penataan kawasan itu masuk dalam nomenklatur Kesetjenan DPR. Tahap konsultasi perencanaan kemungkinan akan dilakukan tahun depan sesuai dengan pelaksanaan APBN 2018. "Yang jelas dulu kan ini sudah pernah dibicarakan. Dulu tidak mendapat persetujuan, baru kemarin itu kembali diajukan oleh kementerian keuangan dan itu sudah tertera di APBN yang kemarin diketok di tahun 2018," ujarnya.

Seluruh pelaksanaan proyek penataan parlemen, akan diserahkan kepada pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sementara urusan administrasi seperti surat menyurat hingga dokumen, pihaknya menyerahkan kepada Kesetjenan DPR. "Untuk pelaksanaannya memang seluruhnya diserahkan kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan apabila yang melakukan bisa saja BUMN," jelas Agus.

Sedangkan Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal DPR Damayanti membenarkan anggaran Rp 601 miliar itu hanya untuk tahap konsultan perencanaan dan manajemen konstruksi proyek penataan kawasan parlemen. "Ini tidak serta merta langsung bangun gedung, harus ada perencananya, konsultan perencana, konsultan manajemen konstruksi dulu baru dibangun," tuturnya.

Namun, Damayanti mengklaim alokasi anggaran Rp 601 miliar masih berupa pagu tertinggi. Sehingga ada kemungkinan tidak akan habis digunakan. "Jadi tidak serta merta ya, tapi memang Rp 601 miliar pagunya, tertinggi. Jadi bisa berkurang, kalau lebih tidak mungkin, pasti berkurang dari itu pakainya berapa," ucap Damayanti.

Ketika dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah justru membantah besaran angka itu. "Ndak bener itu. Saya juga bingung kok bisa konsultan dibuat Rp 600 miliar. Enggak mungkin lah konsultan sampai segitu, konsultan paling Rp 30 miliar," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/10).

Fahri menjelaskan, jumlah anggaran sebesar Rp 601 miliar itu sudah mencakup keseluruhan proyek penataan kawasan parlemen, mulai dari perencanaan hingga pembangunan. Anggaran pembangunan proyek penataan kawasan parlemen tersebut itu bersifat multiyears dan hanya untuk tahun pertama. "Termasuk semua. Ndak, salah itu yang ngomong," ujarnya merujuk pada ucapan koleganya Agus Hermanto.

Selain itu, kata dia, DPR akan memakai jasa konsultan untuk membuat konsep dan desain penataan kawasan parlemen. Fahri menuturkan, proyek penataan kawasan parlemen tidak hanya berisi gedung dan alun-alun demokrasi tetapi juga museum dan perpustakaan. Hal ini, kata Fahri, karena komplek parlemen akan dijadikan kawasan ilmu pengetahuan dan kawasan masyarakat.

"Jadi nanti ada tamu yang dari sini itu enggak perlu diperiksa. Karena apa? Karena ini kan kawasan publik. Kalau masuk tempat pejabat, di tempat rapat-rapat politik, sama kayak kita masuk ke istana ya tentu harus ada pengawasan, harus ada pengamanan. Di parlemen di seluruh dunia juga begitu. Itu adalah kawasan politik," tukasnya.

Sedangkan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan enggan berpolemik soal besaran angka untuk konsultan itu. Sebab, menurut dia, hal itu merupakan wewenang atau domain pemerintah.

"Saya tidak akan lebih lanjut berkomentar karena itu adalah domainnya pemerintah. Khusus pembangunan gedung itu nomenklaturnya di Kesetjenan DPR," kata Taufik, Senin (30/10).

Dia mengatakan, pembangunan gedung, pengajuan di APBN merupakan inisiatif pemerintah dan bukan inisiatif DPR sehingga pimpinan DPR tidak ingin hal itu diulang-ulang terus. Menurut dia, bagaimana nanti prosesnya apakah nilainya terlalu besar, itu urusan pemerintah sehingga Pimpinan DPR tidak mau berpolemik.

"Saya menyerahkan sepenuhnya sejak awal saat memimpin paripurna DPR, masalah Kesetjenan DPR, kaitan Rp 5,7 triliun dari DPR itu diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah," ujarnya.

Wakil Ketua Umum PAN itu pun mengingatkan, jangan sampai masyarakat dan anggota DPR asyik berpolemik dalam konteks perlu tidaknya dibangun gedung. [bal]

sumber:

Tweet