Pimpinan DPR Akan Bahas Kembali Rangkap Jabatan Sri Mulyani

JAKARTA, – Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan keuangan Taufik Kurniawan menilai kehadiran Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani sebagai pengganti Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno dalam rapat di DPR, adalah tindakan yang kurang sehat.

Sebagaimana diketahui, Sri Mulyani menggantikan Menteri BUMN Rini selama satu tahun lebih karena rekomendasi Panitia Khusus Angket Pelindo II. Rekomendasi itu memerintahkan supaya Presiden Joko Widodo mengganti Rini dan menolak Rini untuk menghadiri rapat di DPR.

“Kalau Menkeu merangkap Menteri BUMN padahal Menteri BUMN ada, kita juga nggak sehat. Ya terlepas dari rekomendasi Pansus Pelindo semua harus berjalan sesuai jalurnya,” kata Taufik, Sabtu (9/9/2017).

Menanggapi hal tersebut, Taufik berencana akan membahasnya dalam rapat konsultasi dengan pemerintah terkait hal tersebut. Utamanya, terkait dengan sejumlah Badan Usaha Milik Negara yang bermasalah meski sudah mendapatkan Penyertaan Modal Negara.

“Setelah mendapat penjelasan dari Komisi XI, Komisi VI, terus terang saja Badan Anggaran juga sudah menyampaikan pembahasan kaitan pertanggungjawaban Menteri Keuangan bahwa BUMN yang sudah disetujui mendapatkan PMN, sudah mendapatkan kucuran itu rugi. Itu hal yang perlu dievaluasi oleh DPR karena melibatkan puluhan triliun rupiah. Dan, masalah kerugian di BUMN ini juga dibahas di sela-sela rapat World Parliamentary Forum di Bali,” jelas politisi partai Amanat Nasional itu.

“BUMN yang mendapatkan kucuran Pernyertaan Modal Negara (PMN) malah merugi, ini kan kepentingan bangsa dan negara. Lebih baik untuk program prioritas Presiden. Ke mana BUMN yang mendapatkan prioritas PMN ? Kami lebih setuju untuk BUMN yang program kerjanya mengarah kepada dukungan program pembangunan infastruktur Pak Presiden,” kata Taufik.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, ada 6 BUMN yang mengalami kerugian setelah menerima PMN. Hal ini diketahui setelah Menteri Keuangan menggelar rapat dengan Komisi XI pada Kamis (7/9/2017) yang lalu.

Di antara enam perusahaan BUMN yang disebut tidak menguntungkan, meski sudah mendapat kucuran dana PMN namun tetap rugi itu adalah PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), PT Dirgantara Indonesia (Persero), PT Perkebunan Nusantara X (Persero), PT Perkebunan Nusantara IX (Persero), PT Perkebunan Nusantara VII (Persero), dan PT Perkebunan Nusantara III (Persero).

sumber:

Tweet