Jangan sepotong-potong membaca sejarah PKI

Demo tolak Partai Komunis Indonesia (PKI)

Maraknya pemberitaan tentang insiden pembubaran diskusi publik di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta di Jalan Dipenogoro, Jakarta Pusat yang mengangkat kembali isu tentang pembunuhan anggota atau pengikut PKI menyusul peristiwa G-30-S/PKI yang gagal memberontak dan mengambil alih kekuasaan, mendapatkan sorotan dari berbagai publik.

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan kepada elemen masyarakat sipil atau lembaga swadaya masyarakat tertentu (LSM) untuk tidak hanya melihat peristiwa tersebut hanya dari waktu tertentu saja (Tahun 1965 tidak berdiri sendiri) tetapi juga harus melihat sejarah ke belakang yakni sekitar tahun 1948 dimana partai komunis itu melakukan pemberontakan.

"Teman-teman LSM cenderung melewatkan sejarah PKI dan karenanya melewati sudut-sudut faktual tentang perilaku PKI sebelumnya", ujar Arsul saat dihubungi wartawan melalui pesan Whats Apps, Minggu (17/09).

Tokoh kritis asal Pekalongan Jawa tengah itu juga menilai bahwa beberapa LSM yang mengangkat isu tersebut sudah terlalu over acting.

Pasalnya, mereka dalam mengangkat isu anggota atau simpatisan PKI ini mereka selalu mendengungkan PKI sebagai korban politik rezim pemerintahan, khususnya orde baru.
ADVERTISEMENT


Selain itu mereka juga lebih banyak bicara soal korban pembantaian tahun 1965 dari pada membuka tabir pemberontakan di Madiun pada tahun 1948.

Arsul melanjutkan, adanya pengaburan sejarah juga bisa dilihat dari tidak adanya pemberian pemahaman kepada masyarakat oleh beberapa pihak terkait bagaimana serampangannya perilaku PKI ketika mendapatkan angin di kekuasaan pada zaman Nasakom.

Kemudian juga terkait gaung-gaung pelanggaran HAM berat. Sampai dibuat Pengadilan Rakyat (People Tribunal) di Den Haag, Belanda dua tahun lalu yang mana hanya melihat pada satu sisi saja yakni tahun 1965.

Oleh karena itu ia mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk memberikan pemahaman secara proporsional dan tidak mengaburkan sejarah.

"Jangan diambil sepotong-potong, karena akan justru menimbulkan segregasi baru di masyarakat", katanya.

PPP wacanakan baca puisi anti PKI

Guna mencegah agar paham komunisme tidak kembali bangkit dan sewaktu-waktu kembali masuk dalam wilayah indonesia, Sekjen anggota Komisi III DPR Fraksi PPP itu pun berencana akan menangkalnya yakni dengan mengadakan lomba pembacaan puisi anti PKI.

"PPP mau bikin lomba baca puisi anti PKI, lagi dirancang," katanya

Namun Arsul tidak merincikan waktu secara pasti kapan waktu diberlangsungkannya acara tersebut.

Selain itu ia juga mengajak kepada semua kalangan masyarakat untuk ikut berpartisi dalam acara tersebut.

"Kalo udah siap, kita bikin releasenya, bahkan mau ngundang temen-temen wartawan ikut lomba baca puisi," katanya.

Untuk penilaian sendiri pihaknya berencana akan mendapuk Penyair tiga zaman, Taufiq Ismail sebagai jurinya.

"Jurinya Taufiq Ismail dan beberapa penyair lainnya," pugkasnya

sumber:

Tweet