Jokowi Bangga Susi Pudjiastuti Kembali Membuat Gebrakan!

Sekolah ternyata memang bukan jaminan satu-satunya jaminan akan kecerdasan seseorang. Bahkan jaman sekarang, kesenjangan di Indonesia yang menganga sangat lebar bukan lagi kesenjangan si miskin dan si kaya, tapi kesenjangan si bodoh dan si pintar.

Fenomena Susi Pudjiastuti yang kita kenal sebagai seorang menteri yang hanya memiliki ijazah Sekolah Menengah Pertama, adalah bukti bahwa sekolah bukanlah jaminan kepintaran seseorang. Dengan pendidikan formal hanya sampai SMP, Susi mampu bersaing kecerdasan dengan Menteri lain yang memiliki tiga bahkan empat gelar kesarjanaa sekaligus.

Disamping cerdas, Susi juga dikenal sebagai seorang menteri yang berani dan bernyali. Dan satu lagi yang menjadi keistimewaan Susi, dia juga pandai merayu dengan cara profesional. Saya masih ingat waktu Susi baru jadi menteri dan dia melobi 6 duta besar dari negara-negara tetangga. Susi bilang, “Yang mulia, saya kan menteri yang pendidikan paling rendah dijajaran kabinet Jokowi. Tapi saya diberi kepercayaan untuk menjaga 2/3 dari luasan negara Indoneida. Saya sangat membutuhkan bantuan dan bimbingan Yang Mulia untuk usaha Indonesia memberantas ilegal fishing…” dan Susipun mendapatkan persetujuan dan konfirmasi dari ke 6 negara tetangga tersebut. Keren kan?


Saya membayangkan, dengan kompilasi semua kelebihan yang dimilikinya, Susi merencanakan untuk membangun kerjasama dengan Jepang. Dia menandatangi kerjasama dengan pemerintahan Jepang untuk membangun 6 pulau terluar Indonesia. Ke 6 pulau terluar itu rencananya akan dilengkapi dengan fasilitas dibidang perikanan dan keamanan laut dengan nilai investasi mencapai USD 69 juta.

Sejumlah investor asal Jepang akan mengembangkan pulau-pulau terluar di Indonesia. Enam pulau terluar ini yaitu Sabang, Natuna, Morotai, Saumlaki, Mua dan Biak. Dipulau-pulau ini akan dibangun berbagai fasilitas perikanan seperti pelabuhan perikanan, pabrik pengolahan dan pasar perikanan. Ikan yang dihasilkan dari pulau-pulau ini seperti ikan Tuna dan ikan Cakalang nantinya juga akan dikirim ke pasar Jepang.

Pada kerjasama ini, Jepang juga akan memberikan hibah fasilitas perikanan seperti radar dan pengembangan satelit KKP di Bali. Fungsi dari satelit, nantinya juga akan memonitor pergerakan aktivitas di perairan Indonesia, termasuk kapal ilegal yang masuk ke perairan Indonesia. “Kan nelayan kita kalau kelaut butuh keselamatan juga. Karena biasanya mereka tidak punya BMS, Jepang akan bantu satelit akan bantu konselernya untuk memonitor mereka ketika ada kecelakaan. Dan juga untuk memonitor kalau ada kapal masuk ke wilayah kita, pasti akan ketahuan,” kata Bramantyo Satyamurti, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP.

Pengembangan ini diharapkan dapat meningkatkan produksi perikanan Indonesia, sekaligus menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pulau-pulau terluar. Kerjasama ini akan dimulai pada bulan Juli 2018, usai penandatanganan perjanjian kerjasama antara Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Jepang, Sinso Abe, pada akhir tahun 2017, sekaligus memperingati 60 tahun kerjasama Indonesia – Jepang.


P a n d a n g a n

Investasi seperti ini telah dilakukan tidak hanya dengan negara Jepang, tapi dengan negara Cina dan negara-negara lain di dunia di sektor lainnya. Saya tahu bahwa Jepang adalah negara yang mengkomsumsi ikan paling besar di dunia. Bangsa Jepang membutuhkan 30 kilogram ikan Tuna per tahun per orangnya. 7.1 miliar ton ikan per tahun dan 81% nya adalah ikan Tuna. Jumlah ini adalah 10% dari seluruh hasil tangkapan di dunia. Jadi memang tepat sekali jika Indonesia melakukan kerjasama dengan Jepang dalam sektor perikanan.

Saya pikir, karena Jepang adalah investor utama dari pembangunan fasilitas perikanan Indonesia, maka mayoritas hasil tangkapan ikan Indonesia akan di ekspor ke Jepang dan mungkin dijual dengan harga lebih rendah dari jika kita mengekspor ikan-ikan itu ke negara lain. Itu wajar, semoga tidak dicela oleh “mereka”.

Dari itungan cepat, pembangunan fasilitas perikanan di 6 pulau terluar di Indonesia akan dimulai pembangunannya pada bulan Juli 2018, semoga pembangunan fasilitas ini bisa selesai dalam jangka waktu satu tahun, artinya Juli 2019 atau selesai ketika Susi Pudjiastuti masih menjabat sebagai menteri kelautan dan perikanan. Apalagi, kemudian Susi bisa kembali bersedia menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan untuk masa periode 2019-2024, saya yakin, laut mampu menjadi sumber pendapatan keuangan kas negara yang cukup lumayan. Tapi kalau pembangunan fasilitas laut ini masih belum selesai di pada bulan Juli 2019 dan Susi sudah tidak menjadi Menteri KKP, maka saya mengkhawatirkan pembangunan fasilitan perikanan ini akan bernasib seperti candi Hambalang.

Tapi semoga tidak ya. Selama Jokowi masih tetap menjadi Presiden Indonesia, maka Susi Pudjiastuti sebaiknya terus menjadi Menteri KKP.



sumber:

Tweet