seword.com- Mantan Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, mengatakan tidak pernah menandatangani peraturan gubernur (pergub) mengenai bantuan dana untuk partai politik. "Kalau pergub yang disahkan di masa saya menjabat itu tentang hak keuangan anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Silakan dicek," ujar Djarot saat ditemui di Wisma Kinasih, Depok, Selasa, 12 Desember 2017.
Terkait dengan kenaikan anggaran bantuan parpol, Djarot mengaku tidak mengetahui permasalahan tersebut. Jadi kenaikan bantuan parpol di DKI disamakan dengan mekanisme peraturan pemerintah. "Kalau polemik mengenai bantuan parpol DKI, saya tidak tahu," ujarnya seperti dilansir Tempo.co.
Sikap tegas Djarot sebenarnya terlihat ketika di awal Oktober lalu dia menolak kenaikan fantastis beberapa anggaran DPRD misalnya kenaikan anggaran DPRD dari anggaramn kunjungan kerja, tunjangan rapat hingga tunjangan mobil dinas.
Bayangkan tiga mata anggaran ini tegas-tegas dimentahkan Djarot yang membuat tertundanya paripurna pengesahan APBD Perubahan 2017. Alasan penundaan itu karena Djarot tidak mau melanggar aturan karena usulan anggaran dianggap tak rasional.
"Contohnya biaya perjalanan ke luar negeri, masak yang diminta itu tiga kali (naik) dari SK Menkeu? Tidak bisa, harus sama karena itu berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non-ASN ya. Masak mau dinaikin tiga kali dari nilai yang ada di SK Menkeu?" ujar Djarot, di lapangan IRTI MonasJakarta Pusat, Senin (2/10/2017) seperti dilansir Detik.com, lihat : Djarot Tolak Kenaikan Anggaran Rapat dan Kunker DPRD di APBD-P 2017.
Seharusnya Gubernur Anies menghargai upaya Pak Djarot yang sudah mengeliminasi kenaikan ketiga mata anggaran ini tapi nyatanya tidak sama sekali. Kenaikan anggarahn itu jelas bukan atas kemauan Djarot dan beliau konsisten dengan peraturan yang berlaku.
Tap Gubernur Anies hanya berkoar demi kepentingan dia. Padahal kalau mau dilihat banyak juga mata anggaran fantastis dan janggal yang disorot publik di APBD DKI 2018 yang disetujuinya tapi dia sendiri tidak peduli dan malah tenang-tenang saja.
Anies bertindak heroik seolah pemerintahan sebelumnya banyak kesalahan dengan mengumbar pergub sebelumnya akan direvisi. "Ini membuat kami akan mereview semua Pergub, semua Perda yang dikeluarkan pada periode akhir-akhir masa jabatan pemerintahan kemarin. Mau tidak mau akan kita review," jelasnya di Balai Kota, Selasa (12/12) seperti dilansir Merdeka.com.
Ia juga mengatakan akan tegas kepada pihak yang terlibat dalam proses menaikkan dana parpol ini. "Kami akan tegaskan bahwa kita akan ikut pada ketentuan yang ada dan kita akan tegas pada siapapun yang di dalam proses ini terlibat tanpa ketaatan pada prinsip good governance," tutupnya.
Tapi konyolnya mata anggaran yang janggal di versi dia dan Sandi malah dibiarkan dan beliau malah bersikap santun, ha ha ha. Contoh : @ Hibah untuk Perhimpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) senilai: Rp 40,2 miliar. Kejanggalannya : Tak tercantum dalam RKDP 2018 dan baru terdaftar saat pembahasan bersama Badan Anggaran. Alamat organisasi di dokumen anggaran juga tak sesuai dengan alamat di lapangan.
@ Pembelian lahan untuk alat berat Dinas Sumber Daya Air Nilai: Rp 450 miliar. Kejanggalannya: Tak tercantum dalam RKDP dan baru terdaftar saat pembahasan bersama Badan Anggaran.
@ Hibah untuk Persatuan Guru Republik Indonesia. Nilai: Rp 367 miliar. Kejanggalannya: Melonjak tajam dari Rp 27,9 miliar yang diterima tahun ini dan pengajuan hibahnya tak berdasarkan rekomendasi Dinas Pendidikan.
Belum lagi ditambah kenaikan dana TGUPP yang kenaikannya fantastis dan timnya bombastis. Tapi beliau bungkam saja kendati netizen, DPRD dan para pengamat politik serta Dirjen OTDA sudah rebut mengkritisinya. Aneh kan? Kalau keberpihakn di Anies maka nadanya silent mode on. Kalau tidak, maka Anies akan ngomong kenceng, TOA mode on, ha ha ha.
Jadi kalau mau menyoroti kenaikan anggaran fantastis di era sebelumnya, bagaimana dengan beberapa mata anggaran yang dia sahkan sendiri dan nilainya itu bahkan puluhan dan ratusan milyar jumlahnya. Intinya kalau berkaitan dengan kepentingannya ya diam-diam saja dan tidak akan mempermasalahkan.
Padahal di media sudah ribut mengkritisi beberapa mata anggaran yang janggal bin siluman di atas tapi Anies tidak mempermasalahkannya kan? Padahal bau-bau kontroversial sudah terang benderang untuk pemunculan mata anggaran tersebut.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Syarifuddin, mengatakan instansinya tak akan segan-segan mencoret mata anggaran yang janggal dalam APBD 2018 DKI Jakarta. Ancaman ini bahkan sudah dikemukakan oleh Soni Sumarsono sebelumnya.
“Mata anggaran yang tak taat prosedur pasti dicoret,” kata Syarifuddin pada Senin, 4 Desember 2017. Bila Gubernur tak melaksanakan rekomendasi tersebut, kata Syarifuddin, Menteri Dalam Negeri bisa membatalkan ABPD 2018. “Yang berlaku kemudian adalah APBD tahun berjalan (2017),” ujarnya seperti dilansir Tempo .
Jadi Gubernur Anies seharusnya jangan cuma ribut mempermasalahkan dana parpol tapi kalau mau konsisten ya diangkat juga beberapa mata anggaran di atas yang naiknya tidak kira-kira. Tinggal dilihat di sistem e-budgeting siapa yang mangajukan, kan jelas. Minta tolong Bu Tuty untuk mengecek kembali, tolong Bu jadi biar clear, jelas dan jernih.
0 Response to "Djarot Bantah Keluarkan Pergub Dana Parpol, Pak Anies Dana Fantastis Anda, Piye?"
Posting Komentar